Pertanyaan Seputar Tata Cara Memilih Di Pemilu Serentak 2019

Tanggal 17 April 2019, Indonesia akan melakukan Pemilihan Umum serentak yang terdiri dari Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih (DPT/DPTb/DPK), dapat menyalurkan suaranya dengan membawa Formulir C6 dan datang ke Tempat Pemungutan Suara yang telah ditentukan mulai pukul 07:00 - 13:00 waktu setempat.

4 Hal Paling Penting Yang Perlu Kamu Ketahui

Bagaimana tata cara memilih yang benar pada Pemilu 2019?

  1. Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah, apabila:

    • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
    • Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.

    Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

    • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
    • Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

    Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah, apabila:

    • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
    • Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.

    Surat Suara yang terdapat tulisan, catatan lain, dan dicoblos tidak menggunakan alat coblos, akan dinyatakan tidak sah.

  2. Ketahui bahwa ada lima entitas yang akan dipilih pada Pemilu 2019, yaitu:

    1. Presiden dan Wakil Presiden
    2. Anggota Dewan PerWakilan Rakyat RI (DPR-RI)
    3. Anggota Dewan PerWakilan Daerah (DPD)
    4. Anggota Dewan PerWakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
    5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota—kecuali DKI Jakarta yang hanya empat kertas suara tanpa DPRD Kabupaten/Kota
  3. Ketahui bahwa ada lima surat suara yang akan kamu dapat, yaitu:

    Abu-abu: Surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

    Kuning: Surat suara untuk memilih anggota DPR RI.

    Merah: Surat suara untuk memilih anggota DPD RI.

    Biru: Surat suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi.

    Hijau: Surat suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota.

Kapan Pemilu 2019 akan diselenggarakan?

Pemilu serentak akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.00-13.00 waktu setempat di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berikut adalah tanggal-tanggal penting lainnya yang perlu diperhatikan:

01/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden pertama
02/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden kedua
02/17/19 Hari terakhir layanan dokumen pindah pemilih (A5)
03/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden ketiga
03/30/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden keempat
Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden kelima
03/17/19 Tenggat waktu pengurusan dokumen pindah memilih
09/23/18 - 04/13/19 Periode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
03/24/19 - 04/13/19 Periode kampanye rapat umum, iklan media cetak, elektronik dan online
04/08/19 - 04/14/19 Pemungutan suara di luar negeri
04/14/19 - 04/16/19 Masa tenang
04/17/19 Pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri
04/18/19 - 04/22/19 Rekapitulasi penghitungan suara
05/23/19 - 06/15/19 Penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden
10/20/19 Pengucapan sumpah janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan saya telah terdaftar sebagai pemilih tetap?

  1. Cukup masukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum di https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih.

    KPU juga menempel DPT per TPS di Kantor Kelurahan/Desa. Di hari pemungutan suara, DPT juga ditempel di tiap-tiap TPS.

  2. Jika nama kamu belum ada di daftar pemilih, kamu masih dapat menggunakan hak pilih. Cukup kunjungi TPS sesuai alamat tertera dalam KTP Elektronik, dan tunjukan KTP Elektronik kamu kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

  3. Jika kamu seorang perantau dan sudah terdaftar, tetapi di hari pemungutan suara ingin pindah memilih di TPS lain, kamu dapat mengunjungi KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuanmu dan minta formulir A5 (formulir pindah memilih). Pengurusan daftar pemilih pindahan akan dilayani sampai maksimal 17 Februari 2019.

Apa yang harus disiapkan untuk menuju TPS di hari pemungutan suara?

Pada hari pemungutan suara, bawa dan tunjukan formulir Model C6 beserta Surat Izin Mengemudi, Paspor, Kartu Keluarga, atau Suket kepada KPPS.

Apabila kamu sudah didata oleh Disdukcapil, tapi belum memiliki fisik e-KTP, cukup bawa formulir Model C6 serta menunjukan Suket dan Kartu Keluarga kepada KPPS.

Jika e-KTP hilang, cukup tunjukan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan kartu keluarga kepada KPPS.

Yang Perlu Kamu Tahu Soal Pemilu 2019

Kapan Pemilu 2019 akan diselenggarakan?

Rabu, 17 April 2019 pukul 07.00-13.00 waktu setempat di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapan saja tanggal-tanggal penting Pemilu 2019

01/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden pertama
02/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden kedua
02/17/19 Hari terakhir layanan dokumen pindah pemilih (A5)
03/17/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden ketiga
03/30/19 Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden keempat
Debat kandidat pasangan calon presiden-calon wakil presiden kelima
03/17/19 Tenggat waktu pengurusan dokumen pindah memilih
09/23/18 - 04/13/19 Periode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
03/24/19 - 04/13/19 Periode kampanye rapat umum, iklan media cetak, elektronik dan online
04/08/19 - 04/14/19 Pemungutan suara di luar negeri
04/14/19 - 04/16/19 Masa tenang
04/17/19 Pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri
04/18/19 - 04/22/19 Rekapitulasi penghitungan suara
05/23/19 - 06/15/19 Penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden
10/20/19 Pengucapan sumpah janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Siapa yang akan dipilih pada Pemilu 2019?

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Anggota Dewan PerWakilan Rakyat RI (DPR-RI)
  3. Anggota Dewan PerWakilan Daerah (DPD)
  4. Anggota Dewan PerWakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
  5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota—kecuali DKI Jakarta yang hanya empat kertas suara tanpa DPRD Kabupaten/Kota

Apa tugas dari Presiden dan para anggota legislatif?

  • Presiden

    Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia dan memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari.

  • DPR RI

    DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mulai dari membentuk undang-undang, menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN, sampai dengan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.

  • DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

    DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki fungsi, wewenang, dan tugas yang serupa dengan DPR namun hanya khusus di pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

  • DPD

    DPD bertugas untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD juga memberikan saran/pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Setelah itu, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari rancangan undang-undang tersebut.

Ada lima surat suara yang akan saya dapat. Bagaimana cara membedakannya?

Abu-abu: Surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kuning: Surat suara untuk memilih anggota DPR RI.

Merah: Surat suara untuk memilih anggota DPD RI.

Biru: Surat suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi.

Hijau: Surat suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota.

Bagaimana cara mengetahui apakah nama saya terdaftar sebagai pemilih?

Cukup masukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui apakah kamu sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum di https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih

KPU juga menempel DPT per TPS di Kantor Kelurahan/Desa. Di hari pemungutan suara, DPT juga ditempel di tiap-tiap TPS.

Nama saya belum ada di daftar pemilih, apakah saya masih dapat memilih?

Kamu masih dapat menggunakan hak pilih. Cukup kunjungi TPS sesuai alamat tertera dalam KTP Elektronik, dan tunjukan KTP Elektronik kamu kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Saya seorang perantau, saya sudah terdaftar, tapi di hari pemungutan suara saya ingin pindah memilih di TPS lain. Bagaimana caranya?

Kamu dapat mengunjungi KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuanmu dan minta formulir A5 (formulir pindah memilih). Pengurusan daftar pemilih pindahan akan dilayani sampai maksimal 17 Februari 2019.

Apa yang harus disiapkan untuk menuju TPS di hari pemungutan suara?

Pada hari pemungutan suara, bawa dan tunjukan formulir Model C6 beserta Surat Izin Mengemudi, Paspor, Kartu Keluarga, atau Suket kepada KPPS.

Apabila kamu sudah didata oleh Disdukcapil, tapi belum memiliki fisik e-KTP, cukup bawa formulir Model C6 serta menunjukan Suket dan Kartu Keluarga kepada KPPS.

Jika e-KTP hilang, cukup tunjukan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan kartu keluarga kepada KPPS.

Sampai hari pemungutan suara, saya tidak mendapat Form C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih). Apa saya masih bisa milih?

Masih. Di TPS, kamu akan diminta menunjukan KTP Elektronik untuk memastikan apakah namamu tercantum dalam daftar pemilih atau tidak.

Apa yang harus saya lakukan di dalam bilik agar suara saya sah?

Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah, apabila:

  • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
  • Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.

Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

  • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
  • Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah, apabila:

  • Surat Suara ditandatangani oleh KPPS
  • Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.

Surat Suara yang terdapat tulisan, catatan lain, dan dicoblos tidak menggunakan alat coblos, akan dinyatakan tidak sah.

Saya salah coblos. Apa masih bisa dapat surat suara pengganti?

Apabila ada surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS akan memberi surat suara pengganti dan memberi silang pada surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. Penggantian surat suara yang rusak hanya 1 kali.

Saya punya anggota keluarga yang membutuhkan pendamping saat pencoblosan untuk membantu agar yang dicoblos sesuai dengan yang dikehendaki. Bagaimana prosedurnya?

Pada hari pemungutan suara nanti di TPS, kamu bisa meminta formulir pendamping kepada anggota KPPS.

Mengawasi Pemilu 2019

Apa yang bisa saya lakukan untuk melaporkan indikasi kecurangan?

Kamu bisa melaporkannya ke Pengawas Pemilu setempat. Pelapor harus berstatus WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu; serta menunjukan bukti terdapatnya dugaan pelanggaran Pemilu.

Saya menemukan dan ingin melaporkan pelanggaran. Gimana caranya?

Kamu bisa melaporkannya ke Pengawas Pemilu setempat. Pengawas Pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta, Bawaslu Provinsi yang tersebar di 34 provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, serta Pengawas TPS. Terdapat 913.248 Pengawas Pemilu yang tersebar di seluruh Indonesia

Pelapor harus berstatus WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu; serta menunjukan bukti terdapatnya dugaan pelanggaran Pemilu.

Apakah terdapat batas waktu penyampaian laporan kepada Pengawas Pemilu?

Masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu maksimal 7 hari sejak terjadinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut.

Berapa lama laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu?

Laporan dari masyarakat apabila memenuhi syarat akan diregistrasi dalam waktu 3 hari sejak diterimanya laporan. Penanganan laporan paling lama 7 hari sejak diterimanya laporan dan dapat diperpanjang lagi 7 hari.

Bagaimana tindak lanjut terhadap laporan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana Pemilu?

Laporan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana Pemilu akan diteruskan kepada Gakkumdu--penegakkan hukum terpadu.

Apa itu Gakkumdu?

Pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Apa saja contoh pelanggaran yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilu?

Politik uang, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, kampanye di luar jadwal, kampanye dengan menggunakan ujaran kebencian/hoaks.

Apakah masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan konten ujaran kebencian atau disinformasi di media sosial selama Pemilu?

Masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu melalui WhatsApp di nomor 0811 14 14 14 14 atau email ke medsos@bawaslu.go.id. Lihat flowchart pelaporannya di sini.

Adakah sanksi bagi peserta Pemilu yang melakukan politik uang selama Pemilu?

Ada. Apabila peserta Pemilu memberikan uang atau menjanjikan uang baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada peserta kampanye Pemilu, maka dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

Apabila peserta Pemilu memberikan uang atau menjanjikan uang pada masa tenang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dihukum pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah.

Apabila peserta Pemilu memberikan uang atau menjanjikan uang pada hari pemilihan dapat dihukum pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.

Apakah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat melakukan kampanye?

Ya, asal melakukan cuti dan surat izin cuti diterima oleh KPU 3 hari sebelum kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Apakah hukuman bagi penyebar ujaran kebencian di media sosial selama Pemilu?

Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur hukuman bagi penyebar ujaran kebencian dapat dihukum penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 280 ayat (1) huruf c jo. Pasal 521 mengatur hukuman bagi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, atau Tim Kampanye yang menyebarkan ujaran kebencian dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

Apa hukuman bagi penyebar hoaks di media sosial selama Pemilu?

Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946, apabila seseorang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, sehingga timbul kekerasan di tengah masyarakat dapat dihukum penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946, apabila seseorang mengakibatkan kekerasan di tengah masyarakat dikarenakan menyebarkan berita yang disangka sebagai berita bohong dapat dihukum penjara paling lama 3 tahun.

Pasal 15 UU 1/1946, apabila seseorang menyebarkan berita yang terlalu dilebih-lebihkan atau tidak lengkap sehingga diduga dapat mengakibatkan kekerasan di tengah masyarakat dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun.